Clear and Clean (CNC)

Pemerintah pusat melakukan rekonsiliasi izin usaha pertambangan se-Indonesia pada tahun 2011. Melalui surat pengumuman Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada tanggal 30 Juni 2011, mengenai rekonsiliasi IUP sebagai upaya penataan IUP yang keluar sejak UU Minerba dan Otonomi Daerah.

Sejak pengumuman rekonsiliasi IUP itu IUP terbagi atas dua kategori yaitu Clear and Clean (CnC) dan Non CnC. Status CnC diberikan kepada perusahaan pemilik IUP yang telah memenuhi syarat ditentukan.

Persyaratan untuk mendapatkan CnC dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Pada proses rekonsiliasi, pemerintah daerah yang menerbitkan IUP, menyerahkan seluruh kelengkapan lainnya, seperti dokumen lampiran peta dan koordinat, dokumen yang menunjukkan tidak terjadi tumpang tindih antar izin tambang, kawasan hutan dan komoditas lainnya, dokumen terkait kewajiban keuangan, serta persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Bagi perusahaan yang mendapat kategori CnC, kemudian diberikan sertifikat CnC sebagai bukti.

Proses rekonsiliasi ini kemudian dipayungi oleh terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam permen ini, IUP kemudian dikategorikan menjadi dua yaitu IUP CnC dan IUP non-CnC. IUP CnC diartikan IUP yang memenuhi persyaratan administratif dan kewilayahan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan IUP non-CnC adalah IUP yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kewilayahan.

Sertifikas CnC terakhir kali diberikan pada 10 November 2017, atau dikenal dengan tahapan evaluasi ke -27.