Going Renewable

Indonesia mengakui dua mekanisme dalam pengusahaan batubara. Pertama adalah melalui perjanjian pengusahaan batubara atau PKP2B (Perjanjian Kerjasama Pengusahaan dan Pengelolaan Batubara) dan izin IUP. Rezim izin dimulai ketika pemerintah mengeluarkan UU No 4/2009 tentang pertambangan batubara dan mineral. Pasca penerbitan peraturan, semua izin wajib mengikuti pola IUP melalui negosiasi ulang. Sampai saat ini, tidak semua PKP2B telah dinegosiasikan ulang, dan masih banyak PKP2B yang beroperasi.

Kedua, IUP dan PKP2B tidak dapat dilepaskan dari data, meskipun ada perubahan regulasi yang cepat di Indonesia. Salah satu perubahannya adalah pada UU Pemerintah Daerah No 32 tahun 2009 menyatakan otorisasi dari pemerintah kabupaten / kota yang kemudian memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi setelah penerbitan UU No 23 Tahun 2014.

Indonesia adalah negara yang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca berdasarkan Perjanjian Paris. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-undang No 16 tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

Namun, komitmen ini harus ditunjukkan oleh Indonesia melalui tindakan nyata. Pemerintah harus memperbarui dan menyelaraskan semua kebijakan dan peraturan yang berpihak pada energi terbarukan, termasuk menerapkan mekanisme insentif untuk setiap pembaruan dan disinsentif energi batubara, juga mengalokasikan dana dan investasi dalam energi terbarukan.

Halaman ini akan berisi studi tentang kebijakan pemerintah dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan, termasuk kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan.