Land Conflict

Bencana sosial dan ekologis yang akan makin meluas di berbagai wilayah tanah air seiring dengan kegagalan pemerintah untuk menertibkan perizinan yang diberikan kepada para pebisnis tambang dan perkebunan. Izin Usaha Pertambangan mengalami tumpang tindih lahan, meliputi lahan beda komoditas, tumpang tindih lahan sesama komoditas, hingga tumpang tindih karena kewenangan. Biasanya tumpang tindih lahan terjadi karena garis batas antar wilayah kabupaten yang tidak jelas. Perbedaan garis batas sering muncul setelah adanya otonomi daerah dan pemekaran wilayah. Ada juga beberapa wilayah tambang yang berada di lokasi hutan konservasi. Belum lagi pendekatan formal yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini BPN) dalam kasus konflik lahan antara korporasi dengan masyarakat sehingga masyarakat yang tak memiliki legalitas lahan akan selalu dikalahkan.

Laman ini menyediakan informasi Konflik lahan yang terdapat di dalam pengadaan/ penetapan perusahaan pertambangan yang terekam dalam kasus; termasuk konflik masyarakat sekitar tambang.