Yth. Presiden Joko Widodo, #QuitCoal dan #GoingRenewable, please

Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia

Dengan hormat,
Yayasan Auriga Nusantara bersama dengan Oil Change International melakukan kajian terhadap program pembangunan pembangkit listrik 35 GW. Kajian berfokus pada risiko jaminan pemerintah terhadap proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Kajian tersebut mengungkap potensi kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah karena kebijakan pemerintah yang memberikan serangkaian jaminan terhadap pembangunan PL TU tersebut Sepenuhnya kajian tersebut dapat dilihat pada dokumen terlampir. Potensi kerugian tersebut menambab dampak akibat kebijakan pemerintah yang masih bertumpu pada energi kotor dan mahal batubara. Padahal, dengan tingkat produksi dan ekspor seperti sekarang ini, penambahan PLTU melalui proyek listrik 35 GW diproyeksikan batubara Indonesia akan habis pada tahun 2036, atau sebelum semua PL TU habis masa aktifnya.

Batubara seharusnya tidak menjadi pilihan utama dalam mengej ar target rasio elektrifikasi dan pertumbuhan ekonomi. Polusi udara akibat pembakarannya dalam jangka panjang akan mengganggu kesehatan warga. Di sisi lain, emisi karena pembakaran batubara menjadi penyumbang signifikan perubahan iklim global. Pada tahun 2000 emisi karbon dari batubara Indonesia sebesar 56.454.652 ton, dan pada 2013 meningkat tajam menjadi 142.318.307 ton. Sehingga, tambahan 21 GW PLTU batubara melalui proyek listrik 35 GW tersebut akan membahayakan pemenuhan komitmen pemerintah Indonesia kepada komunitas global untuk menurunkan emisi karbon 26 -41 % pada tahun 2030.

Dengan menimbang hal-hal di atas, AURIGA merekomendasikan pemerintah sesegera mungkin keluar dari jebakan ketergantungan terhadap batubara, atau yang biasa kami sebut sebagai #QuitCoal, dan beralih ke energi terbarukan, atau biasa kami sebut dengan #GoingRenewable. Sebagaimana ditunjukkan pada publikasi kami terlampir, banyak negara lain yang bahkan sudah mulai meninggalkan batubara dan beralih ke energi terbarukan.

Pada konteks Indonesia, #QuitCoal menuju #GoingRenewable adalah tetap mengoperasikan PL TU yang sudah terlanjur ada, tanpa harus menambah PLTU baru, dan menyiapkan masa transisi menuju energi terbarukan, yang langkah-langkahnya sebagaimana berikut:

  1. Tidak menerbitkan izin tambang batubara baru (no new permit for coal mining). Wilayah izin pertambangan batubara (IUP dan PKP2B) telah mencapai 19,5 juta hektar, yang telah mencakup hampir seluruh wilayab berpotensi batubara yang ada.
  2. Tidak memperkenankan penambahan lubang tambang barn di dalam wilayah izin yang kini sudah ada (no new pit within current permit area). Bila ekspor ditiadakan, produksi batubara saat ini mampu memenuhi seluruh kebutuhan nasional. Di sisi lain, analisis citra satelit Landsat (2016) yang dilakukan AURIGA menunjukkan hanya 10,47% wilayah izin batubara yang telah ditambang.
  3. Larangan ekspor batubara (coal export ban) sehingga sepenuhnya produksi batubara diperuntukan untuk kebutuhan dalam negeri (DMO – domestic market obligation). Pada saat ini hampir 70% produksi batubara dijual ke luar negeri, yang bahkan tak jarang mengakibatkan pasokan kebutuhan dalam negeri mengalami kekurangan. Padahal, batubara pada dasarnya lebih dari sekedar komoditas karena bermuatan energi yang merupakan elemen mendasar ketahanan nasional, dan juga ekspor bahan mentah seperti batubara merupakan subsidi terhadap industrialisasi di negara tujuan ekspor tersebut.
  4. Redesain Kebijakan Energi Nasional yang berbasis pulau dan potensi lokalnya, serta mencakup desain interkoneksi energi antar-pulau di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena; (i) kebijakan energi saat ini masih mengedepankan energi batubara; (ii) Rancangan Umum Energi Nasional belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kandungan energi regionalnya seperti Pulau Jawa semestinya tidak mengedepankan PLTU batubara tapi seharusnyalah berbasis pada energi terbarukan seperti panas bumi, angin, dan surya; (iii) Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) masih belum diikuti oleh Rancangan Umum Kelistrikan Nasional (RUKN); (iv) Belum adanya panduan rinci penyusunan Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) sesuai dengan arahan RUEN.
  5. Memperbaharui dan mengharmoniskan semua kebijakan dan peraturan perundangan sehingga berpihak pada energi terbarukan, termasuk membangun mekanisme insentif kepada energi terbarukan ( dan disinsentif kepada energi batubara).
  6. Membesarkan alokasi pembiayaan dan investasi energi terbarukan

Demikian kami sampaikan, kiranya berkenan. Terima kasih

Jakarta, 2 Oktober 2017

Tertanda,
AURIGA

download surat lengkap