Telaah Kasus Korupsi Penerbitan dan Persetujuan IUP OP PT Duthadharma Utama

Proses Suap pemberian izin tambang batubara di Kabupaten Tanah Laut ini bermula saat Andrew Hidayat pemilik dan pengelola PT Mitra Maju Sukses (MMS), PT Indo Asia Cemerlang (IAC) dan PT Duta Dharma Utama (DDU) meminta bantuan Adriansyah selaku Bupati Tanah Laut pada tahun 2012. Permintaannya untuk mengurus izin Operasi Produksi dan izin ekspor batubara milik PT Indoasia Cemerlang (IAC) dan PT Dutadharma Utama (DDU).

Atas permintaan itu, pada 26 November 2012, Adriansyah menerbitkan keputusan Bupati Tanah Laut tentang persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi milik PT Duta Dharma Utama (DDU). Selanjutnya, Andrew juga meminta bantuan Adriansyah untuk pengurusan surat eksportir terdaftar PT IAC dan PT DDU yang belum mendapatkan RKAB dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Padahal, untuk mendapatkan surat eksportir diperlukan persetujuan RKAB. Untuk mendapat persetujuan RKAB diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), sebab IUP PT DDU di atas 200 hektare.

Karena PT DDU memerlukan RKAB secepatnya, sebelum akhir Agustus 2014. Atas permintaan itu, Adriansyah menghubungi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Laut M Hanil untuk segera memproses RKAB PT DDU. Persetujuan RKAB IUP OP IAC dan DDU kemudian diterbitkan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan mencantumkan tanggal mundur, yakni 15 Februari 2014.

Atas bantuannya, Andrew memberikan uang kepada Adriansyah. Pemberian Uang Gratifikasi Izin Tambang itu antaralain diberikan pada tanggal 13 November 2014 sebesar USD50 ribu, tanggal 20 November 2014 sebesar Rp500 juta, dan pada tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp500 juta. Serta sebesar SGD50 ribu diberikan di Sanur Hotel Swiss Belhotel pada tanggal 9 April 2015 saat ditangkap KPK.

Akibat tindak kejahatan tersebut, pada tanggal 23 November 2015 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Adriansyah (saat itu sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan), dengan hukuman penjara tiga tahun dan dipaksa bayar denda Rp100 juta subsider 1 bulan penjara. Menurut Hakim Ketua Tito Suhud, terdakwa terbukti melanggar Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Andrew Hidayat, selaku penyuap merupakan pengusaha batubara yang telah berhubungan dengan Adriansyah sejak tahun 2012. Andrew merupakan pengelola dan Direktur PT MMS, diberikan kepercayaan oleh pemegang kendali PT Indo Asia Cemerlang (IAC) Jason Surjana Tanuwijaya untuk mengurusi PT IAC dan dan PT Duta Dharma Utama (DDU).

Terkait perbuatannya, Andrew didakwa pidana sesuai Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dan Pada tanggal 7 September 2015, Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar di Pengadilan Tipikor Jakarta, memvonis Andrew Hidayat pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Majelis hakim menyatakan, Andrew terbukti menyuap Adriansyah terkait peran mantan Bupati Tanah Laut, Kalimantas Selatan, dalam membantu pengurusan perijinan usaha pertambangan. Suap yang diberikan mencapai Rp 1 miliar, US$ 50.000, dan SGD50.000. Penyerahan uang diberikan empat kali dalam rentang waktu 13 November 2014, 21 November 2014, 28 Januari 2015, dan 9 April 2015.

Selengkapnya…