Telaah Kasus Korupsi Pengadaan Tanah PLTU Sumuradem Indramayu

Dalam rangka mengurangi ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus mengatisipasi kenaikan harga BBM, maka PLN berencana membangun PLTU Batubara di Provinsi Jawa Barat yang salah satunya di Kabupaten Indramayu sebesar 3×300 MW.

Awal mula kasus korupsi terjadi ketika Bupati Indramayu, H.Irianto Mahfud Sidik Syaifuddin (Yance), menerbitkan surat keputusan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden RI No: 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Akan tetapi, pada kenyataannya Yance tidak mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah. Yance hanya menggunakan Keputusan Bupati Indramayu No: 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu, yang masih menggunakan Keputusan Presiden RI Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar pelaksanaannya. Anggota dari panitia itu antara lain adalah Yacen sebagai ketua, Drs. Moch. Ichwan, M.M. (Kepala Dinas Pertanahan) sebagai wakil ketua dan Daddy Haryad, S.H. (Kepala Sub-Dinas Penatagunaan, Pengaturan dan Pemilikan Tanah) sebagai sekretaris.

Lahan yang digunakan untuk mendirikan PLTU Batubara di Kabupaten Indramayu terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra. Berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu nomor 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PLTU I Jawa Barat, luas tanah yang digunakan untuk mendirikan PLTU sebesar kurang lebih 85 Ha. Tanah Hak Guna milik Kurniawan Budiman (PT Wiharta Karya Agung) seluas 232.710 m2 juga masuk kedalam bagian tanah yang akan digunakan untuk mendirikan PLTU. Padahal tanah tersebut telah ditelantarkan dan dilepaskan hak-nya, sehingga menjadi tanah milik Negara.

Pada tanggal 9 Desember 2006, terjadi pelepasan HGU dari PT Wiharta Karya Agung ke Agung Rijoto. Agung Rijoto membayar uang pengganti HGU ke Almond Kurniawan Budiman (Direktur PT Wiharta Karya) sebesar Rp 1.200.000.000,00. Namun, dari luas tanah sebesar 232.710 m2, yang tertulis di dalam daftar ganti rugi ke PT PLN hanyalah sebesar 9,4 ha. Tidak hanya itu, pelepasan HGU dari PT Wiharta Karya ke Agung Rijoto juga bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 04/HGU/KWBPN/1990 tanggal 20 Agustus 1990 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT Wiharta Karya Agung, karena pelepasan HGU dilakukan tanpa meminta persetujuan BPN.

Pada awalnya, Agung Riyoto meminta biaya ganti rugi tanah sebesar Rp 70.000,-/m2. Kemudian, Yance memerintahkan Daddy Haryadi, S.H. untuk memproses pembayaran ganti lahan tersebut dengan mengundang Agung Riyoto untuk melakukan musyawarah di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu. Pada 3 Januari 2007, musyawarah dilakukan dengan dihadiri oleh Drs. Moch. Ichwan, Daddy Haryadi, S.H., Agung Riyoto dan panitia pengadaan tanah lainnya. Harga ganti rugi ditentukan sebesar Rp 57.850,00/m2 untuk tanah milik PT Wiharta Karya Agung dan Rp 44.212,00/m2 untuk tanah milik masyarakat. Padahal NJOP tanah milik PT Wiharta Karya Agung hanya sebesar Rp 14.000,00/m2 Selain itu, penetapan harga dilakukan tanpa adanya Tim Penilai Harga Tanah/Lembaga Penilai Harga Tanah.

Kemudian, Yance mengarahkan agar Pihak PLN melakukan pembayaran langsung melalui transfer ke rekening milik Agung Riyoto setelah dipotong pajak 5%, sehingga Agung Riyoto menerima pembayaran sebesar Rp 5.350.662.321,00 dengan perincian sebagai berikut:

  1. Luas Tanah x Rp 57.850,00 97.602 m2 x Rp 57.850,00      : Rp5.632.275.180,00
  2. Harga Ganti Rugi x Pajak 5% Rp5.632.275.180,00 x 5%    : Rp 281.612.859,00
  3. Total Ganti Rugi Rp5.632.275.180,00 – Rp 281.612.859,00  : Rp 5.350.662.321,0

Agung Riyoto memberikan uang sejumlah RP 1.200.000.000,00 kepada Almond Kurniawan Budiman selaku pemilik tanah HGU Nomor 1 Sumuradem sehingga uang yang diterima bersih oleh Agung Riyoto sebesar Rp4.150.644.321,00.

Selengkapnya…